Diunggah pertama : 28 September 2017
Solopos.com, SEMARANG –Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) bekerja sama dengan sebuah organisasi non-pemerintah (NGO’s), Business Watch Indonesia (BWI), membentuk Sekretariat Kawasan Pangan Berkelanjutan Jateng. Sekretariat yang diresmikan oleh Wakil Gubernur Jateng, Heru Sudjatmoko, di Gedung Gradhika Bhakt Praja, Semarang, Rabu (7/6/2017) itu dibentuk guna mengatasi masalah ketahanan pangan sekaligus meningkatkan produksi pangan sektor pertanian.
“Hari ini kita sama-sama sepakat mendeklarasikan Sekretariat Kawasan Pangan Berkelanjutan Jateng. Tujuannya untuk menyelaraskan program dengan kebijakan. Terlebih, saat ini jumlah penduduk semakin meningkat dan lahan pertanian kian menyempit,” tutur Heru saat memberikan sambutan dalam acara itu.
Heru mengatakan pembentukan sekretariat itu merupakan bagian dari program pengembangan kawasan pangan berkelanjutan di Jateng yang akan dilaksanakan hingga 2020 mendatan. Program ini difasilitasi BWI yang merupakan organisasi non-pemerintah yang menangani isu-isu keberlanjutan agrokomoditasi dengan dukungan dari Solidaridad South and Southeast Asia yang berbasis di India dan Yayasan Jateng Berdikari.
Heru menambahkan meningkatnya alih fungsi lahan pertanian saat ini menyebabkan produksi pangan menurun. Banyak lahan pertanian yang biasa memproduksi hasil pertanian saat ini berubah menjadi pabri, maupun permukiman warga. Oleh karenanya, saat ini perlu adanya peraturan daerah yang baru untuk melindungi lahan tanaman pangan.
“Penduduk Jateng saat ini mencapai 36 juta jiwa, maka kebutuhan konsumsi dan ketersediaan lahan, kebutuhan pangan juga meningkat. Tapi, sekarang luasan tanah untuk kegiatan pertanian kian berkurang, sehingga keberadaan Sekretariat Kawasan Pangan Berkelanjutan Jateng ini sangat penting,” beber Heru.
Sementara itu dalam keterangan tertulisnya, Managing Director Solidaridad South and Southeast Asia, Shatadru Chattopadhayay, mengatakan pembentukan Sekretariat Kawasan Pangan Berkelanjutan Jateng ini dilatarbelakangi kesadaran di mana batasan antarsektor semakin samar. Masalah ketahanan pangan, populasi penduduk, dan ketersediaan lahan saling terkait satu sama lain.
“Salah satu agenda pemerintah Jawa Tengah yang didukung dengan terlaksananya pengelolaan lanskap secara lestari, adalah terwujudnya ketahanan pangan di Jawa Tengah, pengelolaan kawasan yang bertanggung jawab dan ramah lingkungan,” beber Shatadru.
Daerah percontohan pengelolaan kawasan berkelanjutan di Jateng mencakup enam kabupaten, yakni Sukoharjo, Klaten, Purworejo, Sragen, Wonogiri, dan Boyolali. Pelaksanaan program antara lain melalui pengenalan praktik pertanian sadar iklim kepada petani kedelai, agroforestri kopi, konservasi hutan di kawasan Merapi, peningkatan kapasitas petani perempuan, dan peningkatan kapasitas pendamping desa.
Sumber:
Dimuat pada Kamis 8 Juni 2017
Photo Credit: Business Watch Indonesia